Jakarta, 12 Februari 2025 — Menguatnya wacana reposisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini sedang membahas prioritas yang tepat?
Aliansi Suara Demokrasi Nusantara (ASDN) melihat di tengah tekanan ekonomi global, ancaman krisis iklim, serta tantangan pembangunan manusia, “Menjaga stabilitas institusi keamanan seharusnya menjadi konsensus bersama bukan objek tarik-menarik kepentingan atau eksperimen kebijakan,” tutur Riski Reza Selaku Ketua ASDN dan Kader PMKRI.
Sejak era reformasi, desain ketatanegaraan Indonesia menempatkan kepolisian langsung di bawah Presiden sebagai bentuk kendali sipil strategis terhadap alat negara sekaligus untuk memastikan komando nasional tetap utuh.
“Model ini bukan kebetulan sejarah, melainkan hasil pembelajaran panjang dari dinamika politik masa lalu: negara membutuhkan institusi keamanan yang profesional, tidak terfragmentasi, dan tidak mudah terseret kepentingan sektoral,” ujar dia.
“Gagasan memindahkan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri patut disikapi dengan kehati-hatian tinggi. Perubahan struktural terhadap institusi vital tidak boleh lahir dari tekanan wacana jangka pendek, melainkan harus bertumpu pada kebutuhan strategis negara.” lanjut Riski Reza.
Stabilitas Institusi Bukan Status Quo Melainkan Prasyarat Kemajuan
Dalam ilmu tata kelola negara modern, stabilitas kelembagaan merupakan fondasi utama pembangunan. Negara dengan institusi keamanan yang sering direstrukturisasi cenderung menghadapi:
• ketidakpastian rantai komando
• perlambatan pengambilan keputusan krisis
• meningkatnya risiko politisasi aparat
• melemahnya kepercayaan publik Sebaliknya, konsistensi struktur memungkinkan organisasi berkembang secara profesional, memperbaiki tata kelola internal, dan membangun budaya kerja jangka panjang.
“Menjaga Polri tetap di bawah Presiden bukan berarti menolak evaluasi. Reformasi tetap penting tetapi reformasi harus dimaknai sebagai penguatan kapasitas, transparansi, dan profesionalitas, bukan sekadar pemindahan garis birokrasi,” tandasnya.
Reformasi administratif tanpa kebutuhan mendesak berisiko menjadi distraksi nasional. Riski Reza juga melihat adanya bahaya besar dari eksperimen struktural ini.
“Restrukturisasi institusi keamanan bukan kebijakan teknokratis biasa; dampaknya menyentuh jantung negara,” kata dia.
Beberapa risiko strategis yang perlu dipertimbangkan:
1. Fragmentasi Otoritas Keamanan Ketika komando tidak lagi sepenuhnya berada pada tingkat kepala negara, koordinasi lintas sektor dapat melambat terutama dalam situasi darurat.
2. Potensi Tarikan Kepentingan Politik Semakin panjang jalur birokrasi, semakin besar ruang intervensi administratif.
3. Guncangan Organisasi Perubahan struktur besar hampir selalu diikuti fase adaptasi panjang yang dapat menurunkan efektivitas operasional.
4. Sinyal Ketidakstabilan Negara Investor, pelaku usaha, dan komunitas internasional membaca stabilitas aparat sebagai indikator kepastian hukum. Dengan kata lain, biaya institusional dari perubahan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang belum tentu terbukti.
ASDN melalui ketua umumnya juga melihat ada ancaman yang mesti jadi pertimbangan prioritas negara selain restruktuturisasi kepolisian.
Ancaman Nyata Bangsa Justru Ada di Depan Mata
Perdebatan mengenai posisi Polri berisiko menyerap energi publik secara tidak proporsional, sementara Indonesia sedang menghadapi tantangan peradaban yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
Krisis Ekologi: Ancaman Eksistensial
Perubahan iklim bukan lagi isu akademik ia sudah hadir dalam bentuk bencana berulang, tekanan pangan, dan kerentanan ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan berpotensi memicu:
• migrasi internal
• konflik sumber daya
• kemiskinan baru
• instabilitas sosial
Tidak berlebihan jika banyak analis menyebut krisis ekologis sebagai ancaman keamanan nonmiliter terbesar abad ini.
Fokus bangsa seharusnya tertuju pada mitigasi dan adaptasi, bukan polemik struktural.
Kemiskinan dan Ketimpangan: Ujian Keadilan Sosial
Stabilitas negara pada akhirnya ditentukan oleh rasa keadilan warga. Ketika jurang ekonomi melebar, kepercayaan terhadap institusi dapat ikut tergerus. Prioritas nasional semestinya mencakup:
• penciptaan lapangan kerja berkualitas
• penguatan ekonomi daerah
• perlindungan kelompok rentan
• mobilitas sosial generasi muda
Negara kuat bukan hanya karena aparatnya, tetapi karena rakyatnya merasa memiliki masa depan.
Pendidikan: Penentu Daya Saing Peradaban
Jika keamanan menjaga hari ini, pendidikan menentukan hari esok. Tanpa lompatan besar pada kualitas pendidikan:
• bonus demografi bisa berubah menjadi beban
• produktivitas stagnan
• inovasi tertinggal
• ketergantungan meningkat
Perdebatan elite tidak boleh mengalahkan investasi pada kecerdasan bangsa.
Sejarah menunjukkan: negara maju bukan dibangun oleh polemik birokrasi, melainkan oleh kualitas manusianya.
Risiko Menggiring Persepsi Publik
Diskursus yang terlalu berpusat pada restrukturisasi Polri berpotensi menciptakan ilusi krisis, seolah-olah persoalan terbesar bangsa terletak pada bagan organisasi aparat. Padahal demokrasi yang matang ditandai oleh kemampuan menetapkan prioritas rasional.
Energi kolektif bangsa adalah sumber daya terbatas. Ketika habis untuk debat yang belum tentu urgen, perhatian terhadap agenda kesejahteraan bisa melemah. Bangsa besar tidak kehilangan fokusnya.
Menjaga Keseimbangan antara Reformasi dan Stabilitas
Sikap paling bijak bukanlah menolak perubahan secara kaku, melainkan memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar menjawab kebutuhan strategis. Prinsip yang patut dijaga:
• evaluasi tanpa mengguncang fondasi
• reformasi tanpa menciptakan ketidakpastian
• kritik tanpa melemahkan institusi
• modernisasi tanpa kehilangan stabilitas
Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden hingga kini masih relevan sebagai mekanisme kontrol sipil tertinggi sekaligus simbol tanggung jawab nasional atas keamanan.
“Menjaga kepolisian tetap berada dalam komando langsung Presiden bukan sekadar mempertahankan desain lama, tetapi memastikan negara tidak kehilangan keseimbangan di tengah tantangan zaman. Prioritas Indonesia hari ini adalah menyelamatkan lingkungan, mengurangi ketimpangan, dan membangun generasi unggul bukan tenggelam dalam polemik struktural.” tutur Ketua ASDN.
Seruan Kebangsaan: Saatnya Menata Skala Prioritas
Seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan publik, perlu melihat lanskap besar pembangunan nasional.
“Yang harus dijaga: stabilitas institusi keamanan.Yang harus dipercepat: kesejahteraan dan kualitas manusia. Yang harus dihindari: distraksi politik yang menyerap energi bangsa. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa sering ia mengubah struktur aparatnya, melainkan seberapa jauh ia mampu melindungi alamnya, menyejahterakan rakyatnya, dan mencerdaskan generasinya.” ucapnya.
Stabilitas keamanan adalah fondasi. Namun masa depan Indonesia ditentukan oleh ketepatan dalam memilih prioritas.
