Jakarta – Mantan tahanan kasus politik, Reyhan Aryaputra Purnomo atau yang dikenal sebagai Profesor R, menegaskan bahwa kritik, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi yang sehat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Dalam keterangannya, Profesor R menyampaikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaannya.
“Setiap program pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, mengawal, serta memberikan masukan terhadap proses pelaksanaannya,” ujar Profesor R.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang baik, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kritik yang konstruktif dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Profesor R menilai bahwa pengawasan publik tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pengawasan merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Dengan adanya kontrol sosial yang berjalan secara sehat, berbagai potensi penyimpangan, ketidaktepatan sasaran program, maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dapat lebih cepat diidentifikasi dan diperbaiki.
Ia juga mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta seluruh elemen bangsa untuk terus membangun budaya diskusi yang sehat dan produktif. Menurutnya, kritik yang disertai solusi akan jauh lebih efektif dalam mendorong perbaikan kebijakan dibandingkan pendekatan yang hanya menimbulkan konflik atau polarisasi di tengah masyarakat.
“Kita membutuhkan ruang dialog yang terbuka, di mana kritik tidak hanya berisi penolakan, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat membantu penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Profesor R menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, keterbukaan merupakan salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia menilai bahwa masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam proses pengawasan apabila informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah dapat diakses secara terbuka dan jelas. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
“Demokrasi yang kuat lahir dari keseimbangan antara pemerintahan yang bekerja dan masyarakat yang aktif mengawasi. Program pemerintah harus terus dikritisi, dikawal, dan diawasi secara bertanggung jawab agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
