Tangerang Selatan – Mantan Aktivis Universitas Pamulang sekaligus Ketua GMNI Tangerang Selatan, Kriston Haluya Situmorang, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kriston, keberadaan mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan melalui sikap kritis, analitis, dan solutif terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.
“Mahasiswa harus hadir sebagai kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperbaiki agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa harus dibangun berdasarkan data, kajian ilmiah, serta argumentasi yang kuat. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak bersifat emosional, melainkan menjadi masukan konstruktif yang dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
Kriston juga menilai bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat tercapai apabila ada sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai jembatan aspirasi rakyat yang menyuarakan berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan publik lainnya.
“Demokrasi akan berjalan sehat jika ada ruang kritik yang terbuka dan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang itu tetap hidup,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, baik melalui forum diskusi, kajian akademik, maupun aksi-aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Menurutnya, tujuan akhir dari sikap kritis mahasiswa bukanlah konflik, melainkan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas kebijakan publik agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya mampu mengkritisi, tetapi juga menawarkan solusi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.
