Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan langkah strategis dan spektakuler, penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Perputaran ekonomi di desa-desa, kampung-kampung, dan gang-gang perkotaan adalah sangat besar. Presiden Prabowo Subianto membidik perputaran ekonomi desa/gang perkotaan melalui KDKMP sebesar Rp 223 trilyun per tahun sebagaimana ditegaskan pada Harkopnas 12 Juli 2026 di Jakarta. Namun sungguh sangat ironis dan tidak adil, hal tersebut belum sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat, disedot ke Jakarta dan dilarikan ke luar negeri. Sehingga masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
“Demikian pula, puluhan tahun petani, peternak, nelayan, dan insdustri kecil (home industry) tidak diberi kesempatan maju dan berkembang. Bahkan digantung dan dikuasai para pemilik modal besar. Lebih dari itu, puluhan juta rakyat di pedesaaan dan gang-gang perkotaan terjerat rentenir, ijon dan judi, dimana ujung dan akhirnya terjerembab dalam lingkaran kemiskinan. Untuk itu, APKLI Perjuangan mendukung penuh dan mengawal kesuksesan KDKMP diseluruh tanah air,” tegas Ketua Umum APKLI-P, Dokter Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Rabu, 15/7/2026.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen yang dapat memutus rantai ketidakadilan ekonomi rakyat pedesaan dan gang-gang perkotaan. Program unggulan Presiden Prabowo ini merupakan langkah revolusioner untuk memperkuat ekosistem ekonomi rakyat sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029,” imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.
Menurut Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini, KDKMP akan berperan sebagai agregator dan kolaborator yang menghubungkan (HUB) berbagai potensi ekonomi rakyat di desa maupun gang perkotaan perkotaan yang sangat besar, serta menjadi tulang punggung dan fondasi yang kokoh dari kekuatan ekonomi nasional. Dengan fungsi tersebut, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih efektif, fairness, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ujung dan akhirnya, sandang, pangan dan papan rakyat terpenuhi secara adil dan merata sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Atau rakyat bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Bukan sebaliknya, puluhan tahun sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dihisap pemilik modal besar dibawa ke Jakarta dan dilarikan ke luar negeri.
Ia menambahkan, keberadaan KDKMP juga berpotensi menjadi pusat distribusi bahan baku bagi usaha dan ekonomi rakyat kecil. Seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha mikro. Selain itu, koperasi tersebut dapat menjadi wadah penampung dan memasarkan berbagai produk hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, dan usaha masyarakat desa lainnya.
Lelaki sahaja asli Mojokerto Jawa Timur ini mengungkapkan, pandangan tersebut telah disampaikannya dalam audiensi dengan Menteri Koperasi pada 26 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, menurut dia, pemerintah menyambut baik gagasan agar KDKMP berfungsi sebagai hub ekonomi rakyat yang menghubungkan produsen dan pelaku usaha kecil.
“Kami akan terus mengawal agar fungsi KDKMP sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk rakyat benar-benar terwujud sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa maupun pelaku usaha kecil,” ujarnya.
KDKMP harus sukses, tidak boleh gagal. Oleh karena itu tidak boleh ada korupsi dan penyalagunaan kewenangan. Atau harus dikelola secara baik dan benar, profesional dan transparan, serta base on economy and business. Untuk itu, KDKMP jangan terburu-buru sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo dalam Harkopnas 12 Juli 2026 di Jakarta, kalau ada 5000 ya 5000 dulu karena perjalanan 1000 km itu dimulai dari satu langkah.
“Lebih dari itu, KDKMP harus memaksimalkan perintah Presiden Prabowo yang mewajibkan barang bersubsidi disalurkan melalui koperasi merah putih. Tidak boleh ada angkara murka atau kong kalingkong sebagaimana praktek penyaluran bantuan pemerintah selama ini. Atau kesuksesan KDKMP ada di depan mata asal base on keunggulan dan kearifan ekonomi lokal masing-masing desa dan gang perkotaan,” tegas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
Lebih lanjut, ia menegaskan perintah Presiden Prabowo yang mewajibkan barang bersubsidi disalurkan melalui koperasi merah putih.
“Tidak boleh ada angkara murka atau kong kalingkong sebagaimana praktek penyaluran bantuan pemerintah selama ini. Atau kesuksesan KDKMP ada di depan mata asal base on keunggulan dan kearifan ekonomi lokal masing-masing desa dan gang perkotaan,” pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
