Oleh: Ayik Heriansyah
Paradoks Amerika Serikat. Negara yang mengampanyekan demokrasi dan memimpin perang global melawan ekstremisme justru memberikan ruang konstitusional bagi aktivitas Hizbut Tahrir Wilayah Amerika.
Di Amerika Serikat, Hizbut Tahrir secara rutin menyelenggarakan diskusi, konferensi, dan seminar. Artinya, di balik kegiatan-kegiatan terbuka untuk publik tersebut, ada gerakan senyap Hizbut Tahrir dalam melakukan perekrutan dan pengkaderan secara terstruktur, sistematis dan terpusat ke dalam halaqah-halaqah Hizbut Tahrir.
Dengan kata lain event-event konferensi merupakan fenomena puncak gunung es. Ada tiga konferensi besar yang berhasil diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Amerika.
Pertama, Konferensi Khilafah pada 14 April 2019 di Chicago mengangkat tema Strengthening our Families, Securing our Future. Fokus pembahasannya adalah krisis keluarga Muslim di bawah sistem liberal sekuler serta tawaran syariah Islam sebagai solusi kehidupan.
Kedua, pada 5 April 2025, Hizbut Tahrir Amerika menggelar Konferensi Khilafah dengan tema World at Crossroads: The Ideological Crisis & The Path. Forum tersebut membahas krisis ideologi global, perang Gaza, serta kritik terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Ketiga, pada 18 Januari 2026, Hizbut Tahrir Amerika kembali menyelenggarakan Konferensi Khilafah tahunan dengan tema From Division to Unity atau Dari Perpecahan Menuju Persatuan. Konferensi ini merupakan bagian dari agenda global Hizbut Tahrir yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah dengan pidato yang disiarkan melalui jaringan media resmi organisasi.
Bagi pemerintah, selama tidak melanggar hukum pidana, aktivitas tersebut tetap memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi. Sedangkan bagi Hizbut Tahrir, agenda-agenda tersebut merupakan bagian dari propaganda politik untuk membangun opini publik bahwa kapitalisme dan demokrasi telah gagal menghadirkan keadilan bagi umat manusia.
Di sinilah paradoks demokrasi Amerika tampak sangat nyata. Kebebasan berbicara yang dijamin Konstitusi Amerika justru menjadi instrumen yang memungkinkan Hizbut Tahrir mengkritik demokrasi secara terbuka tanpa hambatan berarti. Mereka memanfaatkan hak berkumpul, kebebasan berpendapat, media digital, dan perlindungan hukum untuk menyampaikan gagasan yang bertujuan mengganti sistem yang sedang melindungi mereka.
Hingga kini pemerintah federal belum menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris karena organisasi tersebut secara resmi menyatakan tidak menjadikan kekerasan sebagai metode perjuangannya. Selama aktivitasnya berada dalam perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika, pemerintah memilih pendekatan pengawasan dibandingkan pelarangan.
Sebagian kalangan keamanan nasional memandang persoalan ini secara berbeda. Mereka menilai bahwa penyebaran ideologi Hizbut Tahrir menjadi lahan subur bagi proses radikalisasi meskipun tidak disertai tindakan kekerasan. Karena itu muncul rekomendasi agar FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta lembaga terkait meningkatkan pemantauan terhadap perekrutan, pendanaan, dan aktivitas digital Hizbut Tahrir.
Keberadaan Hizbut Tahrir Amerika menunjukkan bahwa pertarungan ideologi semakin bergeser ke ruang publik, media digital, dan forum-forum intelektual. Perdebatan mengenai demokrasi versus Khilafah tidak lagi terbatas di negeri-negeri Muslim, tetapi telah menjadi bagian dari diskursus politik yang berlangsung secara terbuka di jantung demokrasi liberal dunia itu sendiri.
