Jakarta – Riang Riung Kolektif Universitas Pamulang (Unpam) menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kecenderungan yang dinilai menunjukkan semakin menguatnya praktik militerisme dalam ruang kehidupan sipil di Indonesia. Menurut kelompok tersebut, fenomena tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai dinamika kebijakan biasa, melainkan sebagai alarm serius yang perlu mendapat perhatian seluruh elemen masyarakat karena berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.
Dalam pernyataannya, Riang Riung Kolektif Unpam berpandangan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat bertahan apabila terdapat pembagian peran yang tegas antara otoritas sipil dan militer. Mereka menilai semakin luasnya pelibatan unsur militer dalam berbagai urusan non-pertahanan memunculkan kekhawatiran akan bergesernya prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu fondasi utama sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi.
Menurut mereka, demokrasi tidak selalu mengalami kemunduran melalui perubahan yang drastis. Justru, pelemahan demokrasi sering kali berlangsung secara bertahap melalui normalisasi kebijakan yang memperluas pendekatan keamanan ke berbagai sektor kehidupan publik. Apabila kecenderungan tersebut terus berlangsung tanpa evaluasi dan pengawasan yang memadai, Riang Riung Kolektif Unpam menilai ruang partisipasi masyarakat sipil berpotensi semakin menyempit, sementara mekanisme kontrol terhadap kekuasaan menjadi semakin lemah.
“Yang kami khawatirkan bukan sekadar hadirnya militer dalam ruang publik, tetapi munculnya pola pikir bahwa setiap persoalan sipil harus diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Demokrasi justru membutuhkan penguatan institusi sipil, ruang dialog, serta partisipasi publik yang bebas dari rasa takut maupun tekanan,” ujar perwakilan Riang Riung Kolektif Unpam.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan ditujukan kepada institusi TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebaliknya, mereka menilai profesionalisme TNI akan semakin kuat apabila tetap berfokus pada fungsi utama menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Riang Riung Kolektif Unpam berpandangan bahwa setiap institusi negara akan bekerja lebih efektif apabila menjalankan mandat konstitusionalnya secara proporsional sesuai prinsip checks and balances dalam negara demokrasi.
Lebih lanjut, mereka menilai bahwa berbagai kebijakan yang memperluas keterlibatan unsur militer dalam sektor-sektor sipil perlu dikaji secara terbuka melalui mekanisme demokratis yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta para pemangku kepentingan lainnya. Menurut mereka, ruang kritik dan diskusi publik merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap sejalan dengan semangat Reformasi, penghormatan terhadap hak-hak sipil, serta supremasi hukum.
Riang Riung Kolektif Unpam juga mengingatkan bahwa sejarah telah memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan warga negara. Mereka berpandangan bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan pembangunan ataupun stabilitas keamanan, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kebebasan berpendapat, independensi institusi sipil, akuntabilitas penyelenggara negara, serta terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Di akhir pernyataannya, Riang Riung Kolektif Unpam mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, untuk terus mengawal arah demokrasi Indonesia melalui kajian ilmiah, diskusi publik, serta penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional. Mereka menilai penguatan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap kebijakan yang dinilai berpotensi menggeser prinsip supremasi sipil perlu terus dikritisi secara objektif, argumentatif, dan berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Menurut mereka, menjaga demokrasi berarti memastikan bahwa kekuasaan negara selalu berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, dan pengawasan publik demi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.
