Jakarta – Pemuda Berdampak menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai narasi yang dinilai berpotensi mengaburkan fokus publik dalam penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Organisasi tersebut berpandangan bahwa di tengah proses penegakan hukum yang sedang berjalan, perhatian masyarakat seharusnya tetap diarahkan pada pengungkapan fakta hukum secara utuh, bukan terseret oleh spekulasi ataupun isu-isu yang belum terverifikasi.
Dalam keterangannya, Pemuda Berdampak menilai bahwa setiap perkara korupsi, terlebih yang diduga melibatkan mantan pejabat penegak hukum, merupakan ujian penting bagi integritas sistem peradilan Indonesia. Karena itu, berbagai upaya yang dinilai menggeser fokus publik dari substansi perkara menuju polemik di luar proses hukum berpotensi melemahkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya penegakan hukum.
“Yang harus dikawal adalah proses pembuktian berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan kebisingan opini yang dapat mengaburkan substansi perkara. Ruang publik jangan dipenuhi narasi yang justru mengalihkan perhatian dari agenda utama, yaitu memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan,” ujar perwakilan Pemuda Berdampak.
Pemuda Berdampak menyatakan dukungannya kepada Polri agar menangani dugaan perkara tersebut secara independen, terbuka, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, transparansi dalam setiap tahapan proses hukum merupakan prasyarat penting untuk membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya proses hukum. Pengawasan publik, menurut Pemuda Berdampak, harus diwujudkan melalui sikap kritis yang bertanggung jawab, yakni dengan mengedepankan fakta, menghormati asas praduga tak bersalah, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat diverifikasi.
Lebih lanjut, Pemuda Berdampak menilai bahwa pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi apabila perhatian publik terus dialihkan oleh isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara. Mereka berpandangan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan berdasarkan alat bukti dan mekanisme yang sah, tanpa tekanan opini maupun kepentingan yang dapat memengaruhi independensi penegakan hukum.
“Korupsi adalah kejahatan yang merugikan kepentingan publik. Karena itu, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus ditangani secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai energi publik habis untuk memperdebatkan isu-isu yang tidak jelas, sementara substansi penegakan hukum justru luput dari pengawasan bersama,” tegas Pemuda Berdampak.
Di akhir pernyataannya, Pemuda Berdampak mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, untuk terus mengawal penanganan dugaan kasus tersebut secara objektif hingga memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan yang berlaku. Menurut mereka, komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dan memastikan setiap perkara ditangani secara profesional tanpa intervensi maupun pengaburan fakta.
