Jakarta – Indonesia Millenials Center (IMC) menilai bahwa praktik militerisme di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menguat dan perlu menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Fenomena tersebut terlihat dari semakin intensnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor kehidupan sipil yang sebelumnya menjadi domain lembaga sipil. Kondisi ini dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dengan urusan pemerintahan sipil yang dalam negara demokrasi semestinya dijalankan berdasarkan prinsip supremasi sipil.
Menurut IMC, perluasan peran militer di ruang sipil seyogianya tidak dipandang semata sebagai persoalan efektivitas program pemerintah, melainkan juga harus dibarengi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas. Setiap institusi yang memperoleh ruang dan kewenangan lebih besar juga harus tunduk pada sistem pengawasan yang kuat, transparan, serta mampu menjamin adanya pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan.
Atas dasar itu, Indonesia Millenials Center menegaskan bahwa reformasi Peradilan Militer merupakan agenda yang semakin mendesak untuk diwujudkan. Reformasi tersebut dipandang penting agar proses penegakan hukum terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana dapat berjalan secara independen, transparan, dan memenuhi rasa keadilan publik. Tanpa pembenahan sistem peradilan, perluasan peran militer berisiko memunculkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.
IMC juga mengingatkan bahwa praktik impunitas, atau kesan bahwa pelanggaran hukum oleh oknum tertentu tidak diproses secara terbuka dan akuntabel, dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, reformasi Peradilan Militer tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan institusi pertahanan, melainkan sebagai langkah memperkuat profesionalisme, integritas, dan legitimasi institusi tersebut di mata publik.
Lebih lanjut, Indonesia Millenials Center berpandangan bahwa penguatan demokrasi hanya dapat berjalan apabila terdapat keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas. Semakin besar ruang yang diberikan kepada institusi negara dalam menjalankan fungsi di ranah sipil, semakin besar pula tuntutan agar mekanisme pengawasan, transparansi, dan penegakan hukumnya diperkuat sehingga prinsip negara hukum tetap terjaga.
Indonesia Millenials Center mengajak pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan reformasi Peradilan Militer sebagai bagian dari agenda reformasi sektor keamanan secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa perluasan peran militer di ruang sipil tetap berjalan dalam koridor konstitusi, menghormati supremasi sipil, serta menjamin tidak adanya ruang bagi praktik impunitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
