JAKARTA – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Michael Silalahi, secara resmi menyatakan dukungan terhadap posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas bergulirnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian yang kembali mengemuka di ruang publik.
Michael menegaskan bahwa menjaga Polri di bawah otoritas langsung Kepala Negara adalah langkah krusial untuk menjamin independensi institusi tersebut.
“Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika diletakkan di bawah kementerian, kita khawatir akan muncul intervensi politik sektoral yang dapat mengganggu profesionalitas Polri,” ujar Michael dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini sudah sejalan dengan amanat reformasi yang memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan secara tegas. Ia menilai, efektivitas komando dalam menangani isu-isu keamanan nasional yang mendesak akan jauh lebih cepat jika jalur koordinasi tetap bersifat langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Lebih lanjut, Michael mengingatkan bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada netralitas aparat penegak hukum. Penempatan Polri di bawah kementerian dianggap berisiko menciptakan tumpang tindih birokrasi yang justru memperlambat respon kepolisian di lapangan.
“Kami dari GMNI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal marwah Polri agar tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan tepercaya (Presisi) tanpa harus masuk ke dalam pusaran birokrasi kementerian,” tutupnya.
