Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (BEM UIC) menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai perkembangan yang, menurut organisasi tersebut, mengindikasikan semakin besarnya keterlibatan unsur militer dalam sejumlah urusan sipil. BEM UIC berpandangan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi sipil, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel.
Dalam pernyataan resminya, BEM UIC menegaskan bahwa Indonesia telah memilih sistem demokrasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memperluas peran institusi negara, termasuk institusi pertahanan, menurut BEM UIC, sebaiknya dibahas secara terbuka, melibatkan partisipasi publik, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi dan hak-hak warga negara.
BEM UIC menilai bahwa munculnya persepsi publik mengenai semakin luasnya peran militer di berbagai sektor non-pertahanan perlu dijawab melalui transparansi dan dialog yang terbuka. Menurut organisasi tersebut, ruang demokrasi akan tetap sehat apabila seluruh kebijakan strategis dapat diuji melalui mekanisme akademik, diskusi publik, dan pengawasan lembaga-lembaga demokrasi tanpa adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Selain itu, BEM UIC berpandangan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal proses demokrasi secara kritis namun konstruktif. Kritik terhadap kebijakan negara, menurut mereka, tidak boleh dimaknai sebagai sikap anti terhadap institusi tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan masyarakat sipil dalam negara demokrasi. Sikap kritis tersebut justru diperlukan agar setiap lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip checks and balances.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Ibnu Chaldun, Ikhsan Buyung Kalean, menegaskan bahwa demokrasi akan tumbuh kuat apabila seluruh elemen bangsa memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, penghormatan terhadap hak-hak sipil, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami memandang bahwa setiap kebijakan yang berpotensi memperluas keterlibatan institusi negara di ranah sipil perlu dikaji secara terbuka dan kritis. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga partisipasi publik, transparansi, dan penghormatan terhadap supremasi sipil sebagaimana semangat reformasi. Mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi ruang demokrasi,” ujar Ikhsan Buyung Kalean.
Lebih lanjut, Ikhsan menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian intelektual untuk menyampaikan kritik yang berbasis argumentasi, data, dan kajian akademik. Menurutnya, tradisi diskusi, penelitian, penulisan naskah akademik, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan harus tetap menjadi fondasi utama gerakan mahasiswa dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan turut menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.
BEM UIC juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan ruang kebebasan sipil. Dalam pandangan organisasi tersebut, demokrasi yang berkualitas memerlukan institusi yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan mampu memberikan masukan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ruang dialog harus terus dibuka agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme demokratis.
Di sisi lain, BEM UIC mengajak seluruh elemen mahasiswa di Indonesia untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara damai, konstitusional, dan berbasis ilmu pengetahuan. Organisasi tersebut menilai bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi representasi kepentingan rakyat dengan mengedepankan etika akademik, independensi, serta keberanian menyampaikan kritik secara objektif tanpa terjebak pada polarisasi politik maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Sebagai penutup, BEM Universitas Ibnu Chaldun menegaskan bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Menurut BEM UIC, penguatan institusi negara dan perlindungan terhadap kebebasan sipil bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, BEM UIC mendorong agar setiap kebijakan strategis senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap konstitusi, serta partisipasi publik sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.
