Jakarta, 10 Juni 2026 – Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial (social control), dan kekuatan moral (moral force) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, mahasiswa dituntut untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, melainkan aktif mengawal setiap program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Ketua BEM Universitas Indraprasta (Unindra), Abdul Wahid Kaliki, yang menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi kritisnya secara objektif dan bertanggung jawab demi memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Mahasiswa harus menjadi pengawal kebijakan publik yang objektif dan bertanggung jawab. Komentari ketika ada yang perlu diperbaiki, kritisi ketika ada yang menyimpang dari kepentingan rakyat, dan berikan masukan yang solutif agar setiap program pemerintah benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul Wahid Kaliki.
Menurutnya, mengawal program pemerintah tidak berarti selalu mendukung ataupun selalu menolak setiap kebijakan yang dikeluarkan. Mahasiswa harus menempatkan diri sebagai mitra kritis yang mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebagai kelompok intelektual, mahasiswa memiliki kapasitas untuk melakukan kajian, analisis, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus didasarkan pada data, fakta, dan argumentasi yang kuat agar dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan program-program yang sedang berjalan.
Ia juga menekankan bahwa budaya apresiasi terhadap kebijakan yang terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat perlu terus dibangun. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diwarnai oleh kritik, tetapi juga partisipasi aktif dalam memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu proses pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam pandangannya, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi nasional, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Di tengah berbagai tantangan tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan para pengambil kebijakan.
“Mahasiswa harus hadir sebagai mitra kritis yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian, setiap program pemerintah dapat terus dievaluasi dan diperbaiki demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Lebih lanjut, Abdul Wahid mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan melalui cara-cara yang demokratis, beretika, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun seluruh pihak harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat sebagai tujuan utama.
Menutup pernyataannya, Abdul Wahid Kaliki mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus menjaga semangat intelektual, idealisme, dan kepedulian sosial dalam mengawal perjalanan bangsa.
“Jadilah mahasiswa yang tidak hanya mampu mengkritik, tetapi juga mampu memberikan gagasan, solusi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
