Jakarta – Barisan Muda Bekasi menyatakan penolakan tegas terhadap semakin meluasnya praktik militerisme di berbagai ruang sipil yang belakangan ini semakin terlihat nyata. Keterlibatan militer dalam berbagai sektor non-pertahanan tidak boleh dipandang sebagai hal yang normal, karena berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan kehidupan sipil yang menjadi fondasi utama demokrasi.
Menurut Barisan Muda Bekasi, demokrasi Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang reformasi yang salah satu tujuan utamanya adalah mengakhiri dominasi militer dalam urusan sipil. Karena itu, berbagai kebijakan yang membuka ruang semakin luas bagi keterlibatan militer di luar tugas pokok pertahanan harus dikaji secara kritis agar tidak menggerus semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
“Kami melihat adanya gejala yang mengkhawatirkan. Ketika militer semakin banyak ditempatkan dalam urusan sipil, sementara mekanisme pengawasan dan akuntabilitas belum diperkuat secara memadai, maka yang muncul adalah kekhawatiran publik terhadap kemunduran demokrasi. Ini bukan sekadar isu politik, tetapi menyangkut masa depan kebebasan sipil dan hak-hak warga negara,” tegas Barisan Muda Bekasi.
Barisan Muda Bekasi menilai bahwa berbagai peristiwa yang melibatkan aparat militer dan minimnya transparansi dalam proses penegakan hukum semakin memperkuat tuntutan publik agar reformasi sektor keamanan dijalankan secara menyeluruh. Reformasi tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus diwujudkan melalui penguatan supremasi sipil, transparansi, serta akuntabilitas institusi negara.
Lebih lanjut, Barisan Muda Bekasi mengingatkan bahwa salah satu ciri utama rezim otoritarian adalah melemahnya kontrol sipil terhadap institusi keamanan. Oleh karena itu, berbagai indikasi yang mengarah pada menguatnya kembali pola-pola lama harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa agar Indonesia tidak terjebak pada praktik-praktik yang mengingatkan publik pada era Orde Baru.
“Jangan sampai bangsa ini melupakan pelajaran sejarah. Demokrasi tidak akan tumbuh ketika ruang sipil semakin menyempit dan kritik dianggap sebagai ancaman. Karena itu, setiap gejala yang mengarah pada kembalinya praktik-praktik otoritarian harus dilawan melalui cara-cara demokratis, konstitusional, dan partisipatif,” lanjut pernyataan tersebut.
Barisan Muda Bekasi mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat demokrasi untuk memperkuat solidaritas dalam mengawal agenda reformasi. Menurut mereka, menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh warga negara.
“Penolakan terhadap militerisme bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi militer, melainkan komitmen untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sekaligus memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai amanat reformasi. Supremasi sipil harus tetap menjadi prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Barisan Muda Bekasi.
