Bekasi, 4 Juni 2026 – Ketua Barisan Muda Bekasi, Juhartono, menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Juhartono, korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, serta mengurangi efektivitas berbagai program yang seharusnya dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa.
“Kami mendukung komitmen Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Korupsi harus dilawan bersama karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa,” ujar Juhartono.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun budaya integritas, kejujuran, dan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Juhartono menilai bahwa keberhasilan perang melawan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas di seluruh sektor pelayanan publik. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya antikorupsi sejak dini. Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal integritas dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Menurut Juhartono, semangat melawan korupsi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat luas. Dengan kolaborasi tersebut, cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, kita harus bersatu mendukung setiap langkah yang bertujuan memperkuat integritas, menegakkan hukum secara adil, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Juhartono berharap semangat antikorupsi terus tumbuh di seluruh lapisan masyarakat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
