Jakarta – Mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Hal tersebut berdasarkan hasil survei
Penulis: Redaktur
Ketua BPI KPNPA RI : Melemahkan Polri Sama dengan Melemahkan Negara
Jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi
Holistik: Polri di Bawah Presiden adalah Desain Konstitusional Reformasi 1998
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Holistik menilai sikap Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan posisi
Nasky Putra Tandjung: Polri di Bawah Presiden Harga Mati Sesuai Konstitusi
JAKARTA – Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia sekaligus Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung,
MLKI Tolak Polri di Bawah Kementerian Demi Jaga Profesionalisme
Jakarta – Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Pusat mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, MLKI
Kenapa Revisi UU Peradilan Militer Jadi Utang Demokrasi? Ini Penjelasan AJI
JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong demokrasi Indonesia mencapai kemajuan progresif melalui revisi Undang-undang Peradilan Militer secepatnya. Hingga kini Indonesia telah
PP Persis Tegaskan Independensi Polri Dijaga dengan Tetap di Bawah Presiden
Jakarta, 27 Januari 2026 – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyampaikan pandangan dan rekomendasi resmi terkait arah reformasi Kepolisian Negara Republik
Radikalisme di Kompleks Perumahan
Oleh: Ayik Heriansyah Fenomena kompleks perumahan yang berafiliasi dengan HTI perlu dibaca dalam kerangka early warning. Bukan sekadar proyek properti berbasis identitas
Reformasi Polri: Meneguhkan Jiwa Gajah Mada dan Teladan Hoegeng di Jantung Negara
Oleh : Lukman Hakim/Analisis Labor Institute Indonesia Wacana reformasi Polri kembali menyeruak dengan tensi tinggi akhir-akhir ini. Pasca-Tragedi Agustus 2025 yang merenggut
MK Tolak Uji Materi ASN–Polri, Fernando Emas: Tidak Ada Pelanggaran Konstitusi
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
- Sebelumnya
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- Berikutnya