JAKARTA, 29 Maret 2026 – Tokoh Mahasiswa Timur menegaskan dukungannya terhadap penempatan Polri di bawah Presiden. Langkah ini dinilai sebagai amanat murni
Penulis: Redaktur
GMNI Kritik Keterlibatan Militer dalam Penanganan Terorisme
Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan kritik terhadap semakin menguatnya wacana pelibatan unsur militer dalam berbagai ruang sipil, termasuk dalam
SDR Sebut Gerakan Mahasiswa Terancam Kehilangan Legitimasi
Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) , Hari Purwanto menyampaikan kritik terhadap arah pergerakan mahasiswa yang dinilai belakangan ini mulai
Militer Tidak Selalu Solusi Hadapi Terorisme, Ini Kata JMI
Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menyampaikan kritik terhadap wacana pelibatan militer secara lebih luas dalam penanganan terorisme
CMMI Ingatkan Bahaya Standar Ganda dalam Kritik terhadap Polri
Jakarta – Ketua Umum Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI), Anhar Tanjung, menyayangkan maraknya aksi dan gerakan yang dilakukan oleh sejumlah elemen pemuda
NCW Nilai Wacana Militer di Jabatan Sipil sebagai Kemunduran
Jakarta – Wakil Ketua National Corruption Watch, Dony Manurung, menyampaikan kritik terhadap wacana dan praktik masuknya unsur militer ke dalam ruang jabatan
Militer dan Terorisme: DEMA UIN Jakarta Minta Transparansi Peradilan
Jakarta – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (DEMA UIN) menyampaikan kritik terhadap wacana pelibatan unsur militer dalam penanganan tindak pidana terorisme
Bang Japar: Posisi Polri di Bawah Presiden Harus Dijaga
Jakarta – Kelompok Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyampaikan kritik terhadap arah pelaksanaan reformasi Polri yang dinilai mulai bergeser dari substansi
Profesionalisme Jadi Syarat Polri di Bawah Presiden
Jakarta – Jika saja filosofi akan sebuah negara yang demokratis benar-benar dipahami oleh Presiden, maka secara profesional institusi Polri pantas berada dibawah
Kasus Andrie Yunus, Kepercayaan Amnesty ke Polri Makin Kuat
Jakarta — Ketua Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus seharusnya dilanjutkan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- …
- 47
- Berikutnya
