Jakarta 26 Pebruari 2026 – Ketua Aliansi Muslim Maluku, Fauzan Ohorella, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.
Dalam keterangannya kepada media, Fauzan Ohorella menegaskan bahwa Polri harus tetap berada sebagai institusi negara yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana semangat reformasi dan amanat konstitusi.
“Kami berpandangan bahwa independensi Polri merupakan prinsip penting dalam menjaga netralitas, profesionalisme, dan stabilitas keamanan nasional. Menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik serta mengganggu independensi penegakan hukum,” ujarnya.
Aliansi Muslim Maluku menilai, sistem yang saat ini berlaku sudah memberikan ruang akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Yang diperlukan, menurutnya, adalah penguatan fungsi pengawasan dan peningkatan profesionalisme, bukan perubahan struktur kelembagaan yang mendasar.
Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan terkait institusi kepolisian agar tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta kepentingan nasional, imbuhnya.
Oleh sebab itu Aliansi Muslim Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat demi menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
