Jakarta – Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memaparkan analisis terkait potensi instabilitas politik dan sosial pada 2026. Ia menekankan bahwa stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” ujar Arya dalam keterangannya.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.
“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” katanya.
Arya juga mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, menurutnya, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.
“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi, Arya menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif.
“Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.
